Tari Harmoni Pancasila dan Konstitusi: Menyatu Sebagai Roh dan Raga yang Saling Melengkapi dalam Pembangunan Bangsa

Oleh: Mohammad Faiz Ulil Albab
Universitas Muhammadiyah Malang

JurnalPost.com – Sebagai orang masyarakat Indonesia pastinya kita sudah tidak asing dengan istilah dari kata “Pancasila”. Setiap nilai-nilai terkandung pada lima sila Pancasila merupakan suatu buah pemikiran filsafat pendiri bangsa Indonesia yang dibangun dengan berdasarkan budaya dan nilai-nilai yang telah diimplementasikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Pancasila seakan-akan tidak sekedar menjadi lima dasar yang dapat diucapkan oleh masyarakat Indonesia, namun menjadi suatu nilai yang tertanam pada diri setiap warga Indonesia sejak dahulu pada zaman nenek moyang bahkan juga sebelumnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa Pancasila tidak akan hanya abadi di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), akan tetapi pancasila akan abadi dengan sebagai sebuah ideologi yang ditanamkan oleh setiap masyarakat Indonesia.

Konstitusi adalam salah satu penting dalam suatu sistem ketatanegaraan dari sebuah negara. Konstitusi secara bahasa dapat diartikan menjadi kata “membentuk”, istilah membentuk tersebut dapat dikaitkan dengan suatu kegiatan dalam membentuk atau menyusun suatu negara. Konstitusi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen penting yang berisi kombinasi hukum-hukum dasar dan kebiasaan yang dianut oleh suatu negara dalam melaksanakan pemerintahan. Dalam konteks pembahasan organisasi atau negara, konstitusi memiliki pengertian merupakan kesepakatan dasar yang disetujui dalam pembentukan organisasi atau negara. Jika dimaknai secara luas maka konstitusi memiliki arti kesuluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan-kumpulan peraturan sehingg dapat membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Konstitusi sendiri dapat diklasifikan menjadi 2 bagian yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat memuat suatu naskah mengenai perarturan yang menata sistem negara seperti UUD 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis dapat berupa suatu ketentuan yang tertulis namun tertuang dalam pikiran masyarakat di dalam suatu negara yang dapat berupa kebiasaan, kesepakatan, pemahaman, ideologi dsb.

Pancasila jika disadari tidak hanya berperan sebagai dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun Pancasila juga memiliki peran penting dalam konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945. Selain itu tidak hanya dianggap berperan penting dalam UUD 1945, akan tetapi lebih dari itu banyak yang mempercayai bahwasannya kedudukan Pancasila lebih tinggi jika dibandingkan dengan UUD 1945. Banyak yang menganalogikan Pancasila sebagai rohnya sedangkan UUD 1945 sebagai raga yang dijiwai oleh roh tersebut, maka dari bisa dianggap bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi. Hal tersebut dibuktikan dengan tercantumnya Pancasila pada pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alenia keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 juga menjadi identitas konsitusi Indonesia yang tidak akan diubah atau tergantikan, identitas tersebut akan terus ada dan melekat walaupun konstitusi sendiri mengalami amandemen atau perubahan berkali-kali.

Baca Juga  PPSDM Migas Bangun Kesiapsiagaan Emergency Response Command Center

Inti dari pembukaan UUD 1945 terkandung pada alenia keempat karena segala aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berlandaskan hal tersebut. Adanya nilai-nilai dasar Pancasila pada pembukaan UUD 1945 dianggap menjadi dasar utama dalam pengembangan konstitusi di Indonesia, selain itu seluruh konstitusi yang dibuat dan dikembangkan harus mengandung nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentang dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu bisa disimpulkan juga bahwa konstitusi merupakan suatu penjabaran atau pengembangan dari ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Penjabaran atau pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi tersebut akan dapat membangun suatu tatanan ketatanegaraan yang berlandaskan hukum formal serta hukum material. Pancasila tidak hanya menjadi suatu landasan dalam penjabaran atau pengembangan konstitusi, namun lebih dari itu kedudukan Pancasila dianggap menempati posisi di atas konstitusi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Notonagoro dalam penelitian Sutrisno (2016), ia menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila semestinya dapat digunakan sebagai pembentuk suatu hukum yang positif. Sudah menjadi ketentuan di Indonesia bahwa Pancasila menjadi dasar dalam penetapan dan pelaksanaan hukum konstitusi negara.

Hubungan erat antara Pancasila dan kontitusi di Indonesia, bahkan hubungan antara kedua hal tersebut bersifat timbal balik. Jika dianalisis hubungan antara Pancasila dan konstitusi di Indonesia dapat diklasifikan menjadi 2 aspek bagian, yaitu Aspek Formal dan Aspek Material. Penjelasannya sebagai berikut.

a. Aspek Formal
Pancasila dan konstitusi memiliki hubungan yang bersifat formal melalui pembukuan dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini membuat kedudukan Pancasila dianggap sebagai norma dasar hukum positif di Indonesia. Norma dasar hukum positif memiliki makna bahwa dalam kehidupan bernegara tidak ditopang oleh asas-asas sosial, politik dan ekonomi saja, namun juga berpedoman pada asas-asas kultural, religius dan kenegaraan yang merupakan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Baca Juga  Kurs Rupiah Sedikit Menguat Jelang Pembacaan Nota Keuangan

b. Aspek Material
Jika dilihat dari sejarah pembentukan atau perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI, hal yang pertama kali dibahas merupakan filasafat dari nilai-nilai dan budaya nenek moyang Indonesia yang membentuk Pancasila baru kemudian pembukaan UUD 1945. Pada sidang pertama Pembukaan UUD 1945 di forum BPUPKI membicarakan mengenai dasar filasafat yang akan menjadi nilai-nilai dalam setiap sila di Pancasila, selain itu terbentuklah juga Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama dari pembukaan UUD 1945. Dengan merujuk pada ketentuan hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 dinyatakan sebagai norma hukum paling tinggi. Prinsip-prinsip hukum di Indonesia, pada dasarnya, bersumber pada Pancasila. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan sebagai dasar hukum utama negara. Dengan kata lain, substansi tertib hukum Indonesia dapat dijelaskan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai panduan hukum Indonesia, Pancasila mencakup sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan karakteristik tertentu.

Implementasi Pancasila dalam konsitusi juga dapat diwujudkan melalui lembaga-lembaga pemerintah sebagai bentuk penjabaran konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut dapat mencakup seluruh bidang di Indonesia yang meliputi dari bidang ekonomi, sosial, hukum dan lingkungan. Hal tersebut merupakan sebagian dari kebutuhan dan tuntutan reformasi yang harus melahirkan lembaga-lembaga pemerintahan baru dalam upaya untuk menyelasaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan permasalahan-permasalahan tentunya mencakup berbagai aspek atau bidang yaitu ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum. Perwujudan lembaga-lembaga pemerintah sebagai implementasi Pancasila dalam konstitusi dilakukan untuk memperkuat fungsi lembaga kenegaraan yang telah ada, selain itu hal ini juga ditujukan untuk mengkoreksi pengalaman penerapan yang buruk atau bad practice yang dapat merugikan Masyarakat. Hasil kajian Hakim dalam penelitian Sutrisno (2016) terdapat sepuluh kategori lembaga negara yang merupakan wujud dari implementasi Pancasila dalam konstitusi. Kategori tersebut juga dapat dibuat garis hirarki kedudukannya dari yang tertinggi hingga terendah. Kategori yang tertinggi merupakan yang dibentuk dan disebutkan kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan lembaga negara yang kedudukannya terendah adalah lembaga non department yang dibentuk melalui Keputusan Presiden atau Keppres.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *