Perlindungan Terhadap Hak pekerja | Jurnalpost

JurnalPost.com – Dalam hal pekerjaan penting bagi karyawan mengetahui hak-haknya sebagai pekerja. Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar.

Secara hukum kedudukan pekerja/buruh adalah bebas dan seimbang. Namun pada praktek, posisi pemberi kerja dengan pekerja/buruh sering dalam keadaan tidak seimbang. Beberapa hambatan permasalahan masih ditemukan, antara lain yaitu Faktor regulasi, Faktor budaya baik pekerja, pemberi kerja/pengusaha maupun penegak hukum. Walaupun secara teoritis pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya, namun dalam prakteknya berbeda karena ditinjau Kemampuan dari pihak perusahaan dalam pemenuhan hak-hak pekerja.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya, antara lain: Untuk mewujudkan hubungan kerja yang adil bagi para pihak, dibutuhkan intervensi pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memadai, pengawasan dan penegakan hukum lebih ditingkatkan, Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka harus diselesaikan secara adil. Dalam hal ini Para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar.

Berikut hak karyawan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:
• Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak.
• Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi.
• Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja.
• Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan: Tujuh jam dalam satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau delapan jam dalam satu hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu.
• Hak atas penempatan tenaga kerja.
• Hak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
• Hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja.
• Hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh.
• Hak mendapatkan cuti: Sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama satu tahun secara terus menerus.
• Hak istirahat: Pekerja setelah bekerja empat jam terus menerus, mendapat kesempatan istirahat selama minimal setengah jam.
• Hak cuti melahirkan dan cuti haid khusus karyawan perempuan: Satu setengah bulan sebelum melahirkan serta hari pertama dan kedua saat masa haid.
• Hak melaksanakan ibadah.
• Hak melakukan mogok kerja.
• Hak mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Baca Juga  Keluarga Temukan Bekas Luka Berat di Jenazah Siswa SPN Polda Lampung

Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menjadi objek utama perlindungan tenaga kerja adalah:
• Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja.
• Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
• Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.
• Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
• Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat: Menegakkan masalah perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja; Melaksanakan berbagai instrumen internasional tentang hak-hak tenaga kerja yang telah diratifikasi; Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

Pada bulan Februari 2020, Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan harapan dapat terealisasi dalam waktu 100 hari. Undang-undang Cipta Kerja mengubah sejumlah 82 undang-undang, dimana undang-undang tersebut termasuk di dalamnya mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Untuk memberi kemudahan dalam berusaha tentu saja diperlukan perubahan peraturan yang mendukungnya.

Dengan adanya globalisasi, tentu saja akan memengaruhi cara pandang suatu negara dalam upaya menyeimbangkan negara itu dengan negara lain sehingga memiliki daya saing yang cukup baik, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Aspek globalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini telah berakibat pada terjadinya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan itu dengan sendirinya akan terjadi juga pada berubahnya hukum. Dengan demikian tentu saja perubahan hukum itu harus mampu meneyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan harus mampu mengantisipasi agar zangan sampai hukum yang dibuat tidak mampu menghadapi kemajuan zaman.

Baca Juga  6 Bangunan Ponpes Al Rahim Al Islami Kabupaten Tangerang Kebakaran

Demi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk mengundang investor, disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengutip ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Sumber hukum dalam artian formal berhubungan dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau menemukan ketentuanketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sedangkan undangundang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur banyak hal tentang tanggungjawab dan hak pekerja. Namun Akibat dari aturan dibatasinya kegiatan sosial berskala besar demi mencegah penyebaran virus Covid-19 hingga diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi penutupan operasional perusahaan sehingga berpotensi terhadap pemberhentian pekerja dampak kerugian yang dialami perusahaan. Sehingga tanggapan pemerintah dalam keadaan mendesak tersebut adalah mengesahkan undang-undang Cipta Kerja yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi di masyarakat.

Artikel Ditulis Oleh:
Sylva Salsabella H, Bayu Wicaksono Widodo, Attiyyatu Sa’diyah, Naning Novitasari, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *