Membangun dengan Menggusur? | Jurnalpost

Donny Syofyan
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

JurnalPost.com – Presiden Jokowi menerima kritik bertubi-tubi atas pernyatannya menyangkut bentrokan antara penduduk asli Pulau Rempang, yang terletak hanya beberapa kilometer dari Singapura, dan pihak keamanan serta BP Batam. Dia menilai kekerasan ini hanya persoalan komunikasi yang buruk dan ini tak akan terjadi sekiranya semua pihak mampu berdialog dengan baik, bukan berlagak naif.

Sejatinya akar penyebab kerusuhan tersebut lebih mendalam dan rumit dari apa yang dipikirkan oleh para pejabat di Jakarta. Ini bukan semata-mata persoalan kompensasi. Penduduk sudah tinggal di Pulau Rempang selama beberapa generasi, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Hanya saja mereka tidak memiliki dokumen resmi sebagai bukti kepemilikan mereka atas tanah yang mereka tempati. Kedudukan mereka terancam di tengah upaya pembangunan industri kaca terpadu yang terpusat di Rempang Eco City. Warga di sana betul-betul diperlakukan sebagai penghuni liar alih-alih selaku warga negara.

Kerusuhan di Rempang meneguhkan lebih banyak bukti bahwa mentalitas militeristik tetap saja dipertahankan dalam pembangunan dan investasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek-proyek nasional yang diklasifikasikan strategis. Pola-pola penindasan yang dilakukan oleh aparat keamanan (polisi, tentara dan satpol PP) untuk memadamkan aksi demonstrasi mengingatkan kita akan penggunaan kekerasan yang sama untuk membungkam para kritikus dan oposisi terhadap kebijakan pemerintah selama 32 tahun rezim Soeharto. Banyak yang bertanya dan khawatir ada apa dan mengapa personel keamanan begitu sadis kepada rakyat yang tidak bersenjata. Mereka memprotes dan membela apa yang menjadi hak-hak mereka.

Pemerintah memindahkan 7500 masyarakat Pulau Rempang ke Pulau Galang meski mereka keberatan. Warga menentang relokasi ini karena mereka hanya menghuni sekitar 10 persen dari Pulau Galang yang memiliki luas 17.000 hektar.

Baca Juga  FDC Klinik Resmi Buka Cabang di Malang, Ratusan Warga Rela Antre

Proyek Eco-City Rempang adalah hasil dari KTT bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping pada bulan Juli. Beberapa perusahaan China berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk Xinyi Group, guna mengembangkan pusat industri kaca. Grup Xinyi adalah salah satu perusahaan manufaktur kaca dan panel surya terbesar di dunia. Investasi tersebut diperkirakan US$11,5 miliar dan akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Perusahaan ini bermitra dengan PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Artha Graha Group, yang dimiliki oleh taipan Tommy Winata.

Kota Batam mencakup Batam, Rempang, Galang (Barelang) dan beberapa pulau kecil sebagai bagian provinsi Kepulauan Riau. Batam digambarkan sebagai zona perkotaan dan industri, sedangkan Rempang dan Galang memiliki karakter pedesaan yang solid dan populasi dengan kepadatan rendah. Keputusan Presiden untuk menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai utusannya untuk menangani protes tidak berhasil. Bahlil dikenal sebagai salah seorang promotor investasi Tiongkok yang radikal. Dia tidak akan dapat mendapatkan kepercayaan masyarakat lokal. Keterlibatannya dalam upaya pemecahan masalah hanya akan memperburuk situasi.

Presiden Jokowi harus mendapatkan informasi langsung dari lapangan dan menahan diri untuk kelewat memercayai para pembantunya dan kalangan pengusaha yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, termasuk mengusir warga dari rumah mereka. Para pengunjuk rasa akan dengan senang hati berbicara dengan pemerintah dengan niat baik bersama. Sewaktu menjadi walikota Solo dan Gubernur Jakarta, Jokowi berhasil membujuk warga untuk menerima pemukiman baru. Jokowi dikenal punya kemampuan dan pendekatan manusiawi, salah satunya dengan berdialog.

Presiden juga harus memastikan tidak ada lagi kekerasan yang terjadi lewat perintah yang jelas kepada aparat keamanan. Seperti yang telah kita lihat, kekerasan hanya akan membiakkan kekerasan. Presiden Jokowi sebetulnya tahu bahwa mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat adalah kunci dalam negosiasi. Resep yang sama harus diterapkan di Rempang dan proyek strategis nasional lainnya. Penggunaan kekuatan tidak akan memenangkan hati rakyat.

Baca Juga  Santa Clara County supes approve multi-faceted approach to address fentanyl crisis

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *