KPU Sampang Menjadi Sorotan Setelah Banyaknya Masalah Dalam Proses Rekrutmen Anggota KPPS Desa Pajeruan

Sampang, JurnalPost.com – Proses pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Pajeruan, Kabupaten Sampang, menjadi sorotan setelah terungkap bahwa terdapat calon anggota KPPS yang berasal dari luar desa, kejadian tersebut dianggap melanggar peraturan yang mengharuskan anggota KPPS memiliki domisili di wilayah kerja yang bersangkutan.
 
Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Nomor 25/PP.04-Pu/3527/2024 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 690/PP.04-Pu/3527/2023, Hoiron dengan nomor urut 65, diduga berasal dari Dsn. Nyaromot, Desa Banjar, berhasil terdaftar sebagai Calon Anggota KPPS di Desa Pajeruan.
 
Diduga, Panitia Pemilihan Suara (PPS) Desa Pajeruan disebut-sebut tidak melakukan verifikasi administrasi dengan cermat, yang seharusnya dilakukan untuk memastikan bahwa pendaftar memenuhi syarat ketentuan, termasuk memiliki domisili di wilayah kerja. Pasal 35 ayat 1 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 8 Tahun 2022 menyebutkan bahwa anggota PPK, PPS, dan KPPS harus memiliki domisili dalam wilayah kerja masing-masing.
 
Syaiful Bahri, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pajeruan, menyatakan keheranannya atas kejadian ini dan mendesak KPU Kabupaten Sampang dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kejadian tersebut. “KPU Kabupaten Sampang harus bersikap profesional dan tegas dalam menangani dugaan pelanggaran ini,” ungkapnya.
 
Mengacu pada Pasal 456 UU No 7 Tahun 2017, pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu dianggap sebagai pelanggaran etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah/janji sebelum menjalankan tugas. Sumpah janji yang diucapkan oleh anggota PPS sebelum menjalankan tugasnya menjadi dasar hukum untuk menilai pelanggaran tersebut.
 
Dari sumpah tersebut, diduga bahwa PPS Desa Pajeruan telah melanggar etika penyelenggara pemilu dengan tidak memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masuknya calon anggota KPPS dari wilayah luar desa menunjukkan adanya indikasi bahwa tahap seleksi dan verifikasi tidak dilakukan , sehingga perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh KPU Sampang..
 
Syaiful Bahri menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap dugaan pelanggaran ini. “KPU Kabupaten Sampang harus bertindak tegas untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Kecurangan dalam proses pemilihan dapat merusak demokrasi dan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
 
KPU Kabupaten Sampang diharapkan segera memulai investigasi terkait proses pendaftaran KPPS di Desa Pajeruan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 

Baca Juga  AMPG Solid di Bawah Komando Airlangga

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *